Focus Group Discussion Penyusunan SOP Siaga Darurat di Kabupaten Pandeglang

ADRA memfasilitasi penyusunan pedoman dan protokol untuk SOP Tindakan Antisipatif di Kabupaten Pandeglang. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan protokol kesiapsiagaan darurat adalah pertemuan koordinasi dan konsultasi serta diskusi kelompok fokus (FGD) yang berkelanjutan. Sebanyak 34 peserta menghadiri Focus Group Discussion dari 15 organisasi.

"Perlu adanya koordinasi sebelum terjadi bencana, sehingga data atau informasi terbaru dapat diketahui oleh semua instansi terkait. Pembentukan Tim Reaksi Cepat yang mewakili setiap instansi dapat menjadi solusi untuk saling berbagi data," kata Deni dari BPBD Pandeglang.

Rahmat dari BPBD Pandeglang menambahkan, "Keselamatan hewan ternak saat terjadi bencana juga merupakan bagian dari manajemen bencana, dan telah diatur oleh pemerintah sejak letusan Gunung Merapi, di mana masyarakat enggan dievakuasi karena tidak ingin meninggalkan hewan ternak mereka."
Para peserta sepakat bahwa penting untuk melakukan koordinasi antar berbagai instansi selama fase Pra-Bencana agar dapat secara rutin berbagi informasi. Membangun perspektif bencana bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan adalah hal yang penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Para peserta sepakat untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kesiapsiagaan menghadapi kekeringan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

  • Kabupaten Pandeglang belum memiliki landasan pelaksanaan Siaga Darurat Kekeringan.
  • Iklim telah memasuki musim kemarau, yang perlu diantisipasi karena berisiko menyebabkan kekeringan.
  • Kekeringan memiliki risiko terjadi setiap tahun selama musim kemarau.

"Perubahan perilaku dan pandangan masyarakat terkait SOP tanggap darurat perlu diperkuat. Pendekatan yang baik kepada masyarakat diperlukan agar mereka dapat merasakan dampak yang lebih baik," ujar Ahmad Farid dari Desk Relawan Banten. 

Tatang Rusmana, selaku Koordinator Layanan Data & Informasi BMKG Serang, menyatakan harapannya melalui proyek ini, "Apabila SOP sudah tersusun dengan baik, diharapkan semua pihak terkait dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam mengatasi dampak yang tidak diinginkan dari bencana kekeringan."

Pernyataan penutup disampaikan oleh Aminuddin Magatani, Manajer Proyek FFACT:

"Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kesiapsiagaan Bencana merupakan langkah untuk membantu semua instansi pemerintah (OPD) dalam menentukan langkah yang harus diambil saat menghadapi ancaman bencana slow on set. Apapun jenis bencana yang telah kita sepakati, tidak akan sia-sia karena ini hanya awal dan dapat menjadi acuan untuk menyusun SOP bagi jenis ancaman bencana lain.”

Berita terkait lainnya

id_IDIndonesian