{"id":27309,"date":"2026-05-26T14:27:45","date_gmt":"2026-05-26T07:27:45","guid":{"rendered":"https:\/\/adraindonesia.org\/?p=27309"},"modified":"2026-05-26T14:27:47","modified_gmt":"2026-05-26T07:27:47","slug":"adra-indonesia-dan-pemkot-sorong-bentuk-diskusi-siaga-bencana-konflik-sosial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/adraindonesia.org\/en\/adra-indonesia-dan-pemkot-sorong-bentuk-diskusi-siaga-bencana-konflik-sosial\/","title":{"rendered":"ADRA Indonesia dan Pemkot Sorong Bentuk Diskusi Siaga Bencana Konflik Sosial"},"content":{"rendered":"\n<p>Dilansir dari Kapabar (21 Mei 2026) \u2013 Sebagai upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi terjadinya bencana konflik sosial di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong bersama ADRA Indonesia membentuk tim diskusi melalui Forum Group Discussion (FGD) di The Belagri Hotel &amp; Convention Sorong pada Kamis dan Jumat 21-22 Mei 2026.<\/p>\n\n\n\n<p>Pejabat sementara (Pjs) Sekretaris Daerah Kota Sorong Amos Kareth, mewakili Walikota Sorong, mengatakan bahwa, Kota Sorong yang terus berkembang memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cKeberagaman suku, agama, budaya dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus selalu dijaga,\u201d kata Amos.<\/p>\n\n\n\n<p>Namun, sambung Amos, disisi yang lain, kondisi tersebut juga memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan bersama terhadap potensi bencana sosial maupun konflik sosial yang dapat terjadi sewaktu-waktu apabila tidak diantisipasi secara baik.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cOleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, membangun sistem peringatan dini serta menyusun perencanaan kontigensi yang terarah dan terpadu,\u201d jelas Amos.<\/p>\n\n\n\n<p>Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berinisiasi dan bekerja sama dalam mendukung kegiatan FGD itu.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cKolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting, karena penanganan bencana konflik sosial tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua unsur baik aparat keamanan, lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat maupun masyarakat itu sendiri,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n<p>Melalui FGD itu, dirinya berharap akan melahirkan berbagai masukan, strategis dan langkah konkret dalam menyusun dokumen perencanaan kontigensi yang realistis, terukur dan dapat diterapkan ketika menghadapi situasi darurat sosial.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cKita harus belajar dari berbagai kejadian di banyak daerah, bahwa kesiapsiagaan sebelum bencana konflik sosial terjadi jauh lebih penting dari pada penanganan setelah konflik sosial itu terjadi,\u201d ungkapnya.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat nilai persaudaraan, toleransi dan komunikasi yang baik antar kelompok masyarakat.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cJangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Kami terus berkomitmen untuk menciptakan kondisi daerah yang aman, damai, dan harmonis. Karena stabilitas sosial adalah fondasi utama dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n<p>Koordinator Program Arsitektur Kemanusiaan di Papua Barat Daya, Keliopas Moay mengatakan, kegiatan itu bukan sekadar penetapan tim, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap unsur masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam menghadapi potensi krisis akibat bencana sosial di wilayah ini.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cKami percaya bahwa penanggulangan bencana sosial tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga adat, dan organisasi kemanusiaan agar rencana kontinjensi yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kapasitas lokal,\u201d kata Keliopas secara daring.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Menurut Keliopas, melalui kerangka kerja yang akan dibahas bersama, kita berharap dapat membangun sistem yang inklusif yang melindungi semua kelompok, terutama perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cPeran ADRA dalam proses itu berkomitmen untuk mendukung penyusunan dokumen melalui pendekatan Core Humanitarian Standard (CHS), memfasilitasi pelatihan dan lokakarya lintas sektor, menyediakan dukungan teknis dan data lapangan, mendorong integrasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam setiap tahapan penyusunan Renkon,\u201d rincinya.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dengan kerja bersama, dirinya meyakini, dokumen itu akan menjadi pedoman operasional yang hidup, bukan hanya arsip administratif.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cSaya juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan proses ini sebagai momentum pembelajaran bersama. Sebagai masyarakat Sorong kita dapat membangun ketahanan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, produktif, dan menghasilkan dokumen yang menjadi kebanggaan bersama,\u201d tuntasnya. *RON<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dilansir dari Kapabar (21 Mei 2026) \u2013 Sebagai upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi terjadinya bencana konflik sosial di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong bersama ADRA Indonesia membentuk tim diskusi melalui Forum Group Discussion (FGD) di The Belagri Hotel &amp; Convention Sorong pada Kamis dan Jumat 21-22 Mei 2026. Pejabat sementara [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":27310,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[304],"tags":[47],"class_list":["post-27309","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-disaster-risk-reduction","tag-adra"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/adraindonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/adraindonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/adraindonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/adraindonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/adraindonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27309"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/adraindonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27309\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27311,"href":"https:\/\/adraindonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27309\/revisions\/27311"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/adraindonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/27310"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/adraindonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/adraindonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/adraindonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}